Judul | Keputusan menteri pendidikan nasional R.I. tentang pedoman penyusunan standar pendidikan dasar dan menengah tahun 2002 / Mini Jaya Abadi |
Pengarang | Mini Jaya Abadi |
EDISI | Cetakan ke - 1 |
Penerbitan | Jakarta : Mini Jaya Abadi, [2002] |
Deskripsi Fisik | xvi + 280 hlm :Ilus ;22 cm |
Subjek | Pendidikan -- Undang-undang dan peraturan |
Abstrak | Setelah urusan pendidikan nasional diserahkan kepada daerah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, maka kewenangan daerah kabupaten dan kota di bidang pendidikan diharapkan lebih besar. Sehubungan dengan hal tersebut sebagai pelaksanaan pasal 2 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaran Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah. Guna melengkapi buku pedoman bagi para pendidik baik tingkat dasar dan menengah, buku ini dilengkapi juga pedoman bagi para pendidik luar sekolah, pemuda, dan olahraga. - sumber dari KATA PENGANTAR |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000035959 | 379.598 MIN k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000916796 | ||
005 | 20230720112209 | ||
007 | ta | ||
008 | 230720################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0723000262 |
082 | # | # | $a 379.598 |
084 | # | # | $a 379.598 MIN k |
110 | # | # | $a Mini Jaya Abadi |
245 | 1 | # | $a Keputusan menteri pendidikan nasional R.I. tentang pedoman penyusunan standar pendidikan dasar dan menengah tahun 2002 /$c Mini Jaya Abadi |
250 | # | # | $a Cetakan ke - 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Mini Jaya Abadi,$c [2002] |
300 | # | # | $a xvi + 280 hlm : $b Ilus ; $c 22 cm |
520 | # | # | $a Setelah urusan pendidikan nasional diserahkan kepada daerah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, maka kewenangan daerah kabupaten dan kota di bidang pendidikan diharapkan lebih besar. Sehubungan dengan hal tersebut sebagai pelaksanaan pasal 2 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaran Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah. Guna melengkapi buku pedoman bagi para pendidik baik tingkat dasar dan menengah, buku ini dilengkapi juga pedoman bagi para pendidik luar sekolah, pemuda, dan olahraga. - sumber dari KATA PENGANTAR |
650 | # | 4 | $a Pendidikan -- Undang-undang dan peraturan |
990 | # | # | $a CL1CL14473 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :